Piala Dunia 2026 baru saja usai dan meninggalkan banyak hal: sepak bola yang memikat, obrolan tentang kekuatan diaspora, ketangguhan tim underdog, hingga kemampuan olahraga menyatukan orang dari berbagai latar belakang dalam satu pengalaman yang bermakna. Sayangnya, pesta itu langsung dibayangi langkah politik Presiden FIFA Gianni Infantino yang mengusulkan privatisasi Piala Dunia lewat suntikan modal swasta senilai 20 miliar dolar AS. Rencana tersebut disebut melibatkan JP Morgan serta Thrive Capital, kendaraan investasi yang dikendalikan Joshua Kushner, adik Jared Kushner, menantu Donald Trump.

Usulan itu bukan sekadar persoalan bisnis. Dalam artikel opini yang ditulis Jules Boykoff, rencana privatisasi dibaca sebagai penanda menguatnya otoritarianisme FIFA di bawah Infantino, sejalan dengan gelombang otoritarianisme yang naik di banyak negara, termasuk Amerika Serikat pada era Trump. Yang membuat situasinya makin rumit, mereka yang seharusnya punya kuasa menendang Infantino justru mengukuhkannya sebagai kandidat terdepan pada pemilihan presiden FIFA Maret mendatang. Pertanyaan besarnya kini bukan lagi soal uang, melainkan siapa yang benar-benar mampu menghentikan arah organisasi ini.

Isi Usulan Privatisasi Piala Dunia

Setelah turnamen berakhir, Infantino melempar gagasan yang oleh Boykoff disebut sebagai “bom politik” ke tengah perayaan: membuka Piala Dunia bagi modal swasta dengan nilai mencapai 20 miliar dolar AS. Dana sebesar itu tidak datang dari kas FIFA sendiri, melainkan dari investor yang dikoordinasikan melalui JP Morgan dan Thrive Capital. Thrive Capital merupakan kendaraan investasi yang diorkestrasi Joshua Kushner, adik dari Jared Kushner, menantu Donald Trump.

Yang menjadi sorotan bukan hanya besarnya angka, tetapi juga siapa yang menyalurkan dana dan apa implikasinya bagi tata kelola sepak bola dunia. Langkah ini dinilai sebagai upaya memprivatisasi turnamen paling populer di dunia, sesuatu yang sebelumnya nyaris tak terbayangkan di ranah federasi olahraga. Rencana tersebut berpotensi mengubah cara Piala Dunia dikelola, mulai dari kepemilikan aset hingga siapa yang menikmati keuntungan terbesarnya.

Bagi banyak pihak, gagasan ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang batas antara bisnis dan olahraga. Ketika turnamen yang selama ini menjadi milik publik mulai dibuka untuk pemodal swasta, ruang bagi penggemar untuk merasa memiliki bisa tergerus. Pertanyaannya, apakah FIFA benar-benar memikirkan kepentingan sepak bola secara menyeluruh atau hanya mencari sumber pendapatan baru.

Nepotisme dan Pola Pendekatan ala Trump

Menurut Boykoff, kedekatan Infantino dengan Trump bukan kebetulan dan bukan semata soal menjaga kelancaran arus uang Piala Dunia. Infantino disebut menyerahkan langsung “hadiah perdamaian FIFA” yang terkesan dipaksakan kepada Trump, sekaligus menuruti permintaan pembatalan kartu merah pemain Amerika Serikat yang menjadi bahan perbincangan dunia. Keduanya dibaca sebagai upaya menjaga hubungan baik dengan pusat kekuasaan.

Lebih jauh, Infantino dituding meniru gaya “ambil untung” yang lekat dengan nepotisme ala Trump. Pola serupa muncul dalam cara FIFA mengalirkan uang: asosiasi sepak bola yang mendukung skema ekuitas swasta akan menerima dana lebih besar, sementara yang menolak mendapat lebih sedikit. Boykoff membandingkannya dengan pemerintahan Trump yang membatalkan hibah proyek energi untuk negara bagian semata-mata karena sikap politik mereka pada pemilu presiden 2024.

Ada pula persoalan soal gagasan kebenaran dan keadilan. Jika Trump dan ekosistem media sayap kanan disebut mengacaukan makna kebenaran dalam wacana politik AS, FIFA dinilai menggerus makna keadilan ketika membatalkan kartu merah seorang pemain Amerika Serikat. Bagi Boykoff, rangkaian kejadian ini bukan sekadar kontroversi kecil, melainkan gejala dari persoalan yang jauh lebih mendasar di tubuh organisasi.

Otoritarianisme FIFA di Bawah Infantino

FIFA menyatakan dirinya bertindak “dengan penuh hormat” terhadap prinsip demokrasi dan tata kelola yang mereka gaungkan sendiri. Organisasi itu juga membingkai mimpi privatisasi presidennya sebagai langkah menuju “demokratisasi sepak bola dunia”. Namun menurut Boykoff, kenyataannya FIFA justru meniru gaya kediktatoran yang selama ini begitu mudah disapa Infantino.

Bukti paling sederhana terlihat dari soal komunikasi. Banyak pihak di dalam badan pengurus FIFA mengetahui rencana privatisasi dari berita, bukan lewat konsultasi yang semestinya, persis seperti saat mereka mendengar keputusan memberikan hadiah perdamaian kepada Trump. Selain itu, meski statuta FIFA membatasi presiden untuk menjabat “tidak lebih dari tiga periode”, Infantino yang pertama kali terpilih pada 2016 dan kembali terpilih tanpa lawan secara aklamasi pada 2019 serta 2023 menyatakan dirinya bisa mencalonkan diri lagi pada 2027.

Gaya kepemimpinan Infantino juga tampak dari sikapnya terhadap pers. Ia dikenal gemar menyerang jurnalis dan menghindari konferensi pers, dengan menyebut pertanyaan-pertanyaan sulit sebagai bentuk wartawan “menyebarkan kebencian”. Alih-alih dialog dua arah, informasi diatur agar mengalir satu arah, dari puncak ke bawah. Pola seperti inilah yang membuat kritik internal sulit muncul ke permukaan, apalagi berkembang menjadi perlawanan terbuka.

Bisakah Infantino Digulingkan?

Seruan agar Infantino dicopot sudah lama muncul; seorang wakil presiden US Soccer bahkan menyatakan sudah waktunya “memberi sepatu kepada bos FIFA”. Masalahnya, meski Infantino membuat sejumlah salah hitung besar dan bergerak ke arah otoriter, pihak-pihak yang punya kuasa mencopotnya justru menjadikannya kandidat terkuat dalam pemilihan tahun depan. Situasi ini menunjukkan bahwa kritik publik tidak otomatis berbanding lurus dengan dukungan elektoral.

Badan pengurus regional memang sempat bersuara keras. UEFA di Eropa, AFC di Asia, serta Concacaf di Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia secara terbuka menyesalkan langkah Infantino, dan Eropa bahkan mengancam memboikot kompetisi internasional. Akan tetapi, retakan mulai terlihat: Meksiko, Qatar, dan beberapa asosiasi nasional Asia dikabarkan keluar dari barisan dan memberi sinyal dukungan bagi Infantino yang tengah terdesak. Dukungan serupa datang dari Confederation of African Football (CAF) yang mewakili 54 negara dan menyatakan “secara bulat menegaskan kembali dukungannya”.

Angka elektoral menjelaskan mengapa posisi Infantino tetap kokoh. Ia hanya membutuhkan 106 suara untuk bertahan dalam upaya pemilihan kembali pada Maret mendatang. Dengan dukungan blok besar seperti CAF, mendongkelnya dari kursi presiden menjadi pertarungan berat, bukan sekadar soal menggalang kecaman publik.

Sistem Patronase dan Kandidat Pengganti yang Penuh Beban

Kekuatan Infantino bertumpu pada sistem patronase yang berfungsi sebagai peredam perbedaan pendapat. Lewat hubungan patron-klien yang bersandar pada loyalitas dan berjalan dengan minim pengawasan publik, FIFA mengalirkan dana jutaan dolar ke asosiasi sepak bola di berbagai penjuru dunia. Inilah simbiosis sepak bola yang banjir uang, tetapi miskin akuntabilitas.

Meski rencana privatisasi berpotensi merugikan pemain, penggemar, dan klub sekaligus, banyak federasi tetap siap mendukungnya. Boykoff mengingatkan bahwa ekuitas swasta punya rekam jejak buruk dalam mengakuisisi aset bernilai sosial: mengambil bagian yang menguntungkan lalu meninggalkan cangkang kosong. Contohnya adalah industri media olahraga dan rumah sakit; menjadikan sepak bola sebagai contoh berikutnya berisiko merusak olahraga paling populer di dunia dan, dalam pandangannya, merupakan kejahatan terhadap kegembiraan kolektif.

Mencari sosok pengganti pun tidak sederhana karena para kandidat utama membawa beban masing-masing:

• Victor Montagliani, yang naik menjadi ketua Concacaf dan wakil presiden Dewan FIFA, memiliki catatan penanganan skandal dan kemitraan yang kontroversial.
• Nasser Al-Khelaifi, anggota Dewan FIFA asal Qatar, bahkan menyatakan tidak punya “ambisi, niat, maupun minat” pada jabatan tersebut.
• Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, tokoh utama AFC, sudah kalah dari Infantino pada 2016 dan lama dibayangi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Bahrain, tuduhan yang ia bantah.
• Lise Klaveness, ketua asosiasi sepak bola Norwegia, membawa prinsip dan kharisma serta rekam jejak kuat dalam melawan Infantino, tetapi praktis sulit dipilih di organisasi yang sarat bias gender.

Kondisi ini menempatkan FIFA dalam situasi sulit: kritik terhadap kepemimpinan saat ini kuat, tetapi alternatif yang tersedia sama-sama menyimpan persoalan. Tanpa kandidat yang bersih dan punya daya tawar elektoral, perubahan kepemimpinan berisiko hanya mengganti wajah tanpa mengubah cara kerja organisasi.

Perubahan Harus Datang dari Luar FIFA

Kesimpulan Boykoff tegas: perubahan di FIFA harus datang dari luar organisasi. FIFA sudah terlalu lama mengawasi dirinya sendiri, dan Piala Dunia 2026 beserta rentetan peristiwa setelahnya menunjukkan bahwa lembaga ini membutuhkan pengawasan independen serta regulasi bergigi dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang berkomitmen menjaga sepak bola sebagai barang publik.

Ke arah itu, FairSquare, organisasi nirlaba hak asasi manusia berbasis di London tempat Boykoff duduk di dewan penasihat, meluncurkan kampanye “Reboot Fifa”. Kampanye ini menuntut Infantino dinyatakan tidak layak mengikuti pemilihan Maret dan mendorong gugatan class action terbesar terhadapnya karena dinilai melanggar statuta FIFA sendiri soal netralitas politik melalui kedekatan terus-menerus dengan Trump. Memakai topi merah bergaya MAGA bertuliskan “45—47” dan “USA” dalam pertemuan Board of Peace, tulis Boykoff, tidak bisa dianggap sebagai wujud FIFA yang “tetap netral dalam urusan politik”.

Sejumlah langkah lain dinilai perlu didorong bersama. Jamie Raskin, anggota senior Komite Yudisial DPR AS, menuntut FIFA menyerahkan seluruh dokumentasi kontaknya dengan Trump, anggota pemerintahannya, dan Trump Organization. Parlemen Swiss juga diminta meninjau ulang status bebas pajak FIFA berdasarkan hukum setempat. Selain itu, dukungan publik perlu diarahkan kepada nama-nama besar sepak bola seperti pemain timnas Inggris Lucy Bronze dan mantan bintang Prancis Mikaël Silvestre, yang menegaskan bahwa “perubahan itu perlu” dan “sudah cukup”.

Dari usulan privatisasi senilai 20 miliar dolar AS hingga manuver politik di panggung internasional, langkah-langkah Infantino memperlihatkan bagaimana otoritarianisme FIFA di bawah kepemimpinannya berjalan seiring gaya kekuasaan yang menolak pengawasan. Kritik dari federasi regional terbukti tidak cukup, karena sistem patronase membuat banyak asosiasi bergantung pada aliran dana FIFA. Karena itu, menutup celah kekuasaan ini membutuhkan tekanan dari luar: regulator, organisasi hak asasi manusia, parlemen, hingga suara para pemain dan penggemar.

Jika Piala Dunia tetap ingin menjadi milik bersama dan bukan aset yang diperdagangkan, pertanyaan yang dilontarkan Boykoff layak dijawab sekarang juga. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?