Donald Trump berpotensi menjadi satu-satunya pemimpin politik yang pernah menerima hadiah perdamaian FIFA. Kemungkinan itu kian nyata setelah Gianni Infantino, presiden FIFA, diminta melakukan perubahan besar atau membatalkan penghargaan kontroversial tersebut dalam rapat dewan FIFA pada Kamis lalu.

Permintaan itu muncul karena sejumlah anggota dewan menilai hadiah perdamaian FIFA sudah tercemar oleh kaitannya dengan Trump, presiden Amerika Serikat. Menurut informasi yang diperoleh The Guardian, komite tanggung jawab sosial sepak bola FIFA akan menyusun rekomendasi sebelum rapat dewan berikutnya yang dijadwalkan di Doha pada 16 Desember. Rekomendasi inilah yang nantinya menentukan apakah penghargaan itu tetap dipertahankan, diubah bentuknya, atau dihapus sama sekali.

Isi Pertemuan Dewan: Tuntutan Pembubaran Hadiah Perdamaian FIFA

Infantino mengumumkan bahwa hadiah perdamaian telah diserahkan ke komite tanggung jawab sosial pada awal rapat hari Kamis. Namun, sejumlah anggota dewan kembali mengangkat topik tersebut di sesi berikutnya melalui rangkaian pertanyaan soal potensi konflik kepentingan di tubuh FIFA.

Dalam diskusi itu, beberapa anggota dewan secara terang-terangan menuntut penghargaan tersebut dihapuskan. Anggota lainnya memilih jalan tengah dengan meminta penghargaan itu “didepolitisasi”, yakni dilepaskan dari nuansa politik yang selama ini melekat padanya. Perbedaan sikap ini menunjukkan belum ada kesepakatan tunggal soal nasib penghargaan tersebut.

Ada pandangan kuat di kalangan anggota dewan bahwa penghargaan dalam bentuknya yang sekarang sudah ternoda karena dikaitkan dengan Trump. Sebagian anggota bahkan mengkhawatirkan bahwa presiden AS itu bisa keberatan dan memicu badai diplomatik jika tidak menyukai sosok penerima berikutnya. Kekhawatiran ini menjadi salah satu alasan mengapa desakan perubahan semakin sulit dibendung.

Latar Belakang Penghargaan Kontroversial untuk Trump

FIFA pertama kali mengumumkan pembentukan hadiah perdamaian pada November lalu. Dalam pengumuman itu, FIFA menetapkan bahwa penghargaan diberikan untuk “menghargai individu yang melakukan tindakan luar biasa demi perdamaian dan dengan demikian telah menyatukan orang-orang di seluruh dunia”. Langkah itu menjadi fondasi bagi penghargaan yang kini justru menjadi polemik di internal organisasi.

Trump menerima penghargaan tersebut dalam acara undian Piala Dunia pria di Washington pada Desember lalu. Infantino menyerahkan trofi emas, medali, dan sertifikat kepada presiden AS itu secara langsung. Namun, proses di balik pemilihan Trump sebagai penerima tidak pernah dipublikasikan hingga kini.

Penghormatan terhadap Trump menuai reaksi keras dari banyak anggota karena dianggap bertentangan dengan Pasal 2 statuta FIFA. Pasal tersebut melarang segala bentuk intervensi politik atau pemerintahan dalam sepak bola. Aturan inilah yang menjadi salah satu alasan utama mengapa pemberian hadiah itu dinilai bermasalah sejak awal.

Implikasi: Komite Ramah Infantino dan Jalan Tengah

Komite tanggung jawab sosial FIFA beranggotakan 22 orang dan didominasi perwakilan dari negara-negara yang loyal kepada Infantino. Komposisi ini membuat opsi pembubaran total kemungkinan besar dihindari, karena dianggap akan menjadi bentuk penghinaan bagi presiden FIFA tersebut. Meski begitu, ada penerimaan luas bahwa perubahan memang diperlukan.

Seorang anggota dewan menyebut kepada The Guardian bahwa skenario paling mungkin adalah menghadirkan ulang hadiah perdamaian sebagai penghargaan bagi sosok di dalam dunia sepak bola. Penerimanya haruslah orang yang dinilai berjasa luar biasa dalam mempromosikan keharmonisan sosial dan tanggung jawab. Ketentuan baru juga akan menegaskan bahwa penghargaan tidak boleh diberikan kepada seorang politikus.

Komite tanggung jawab sosial diperkirakan akan menetapkan parameter ketat bagi penghargaan yang tetap dipertahankan. Komite juga diharapkan merinci prosedur nominasi dan seleksi yang selama ini tertutup rapat. Dengan begitu, FIFA berupaya memulihkan kredibilitas proses pemberian penghargaan di mata anggotanya.

Konteks Lebih Luas: Netralitas FIFA dan Tekanan Politik

Kasus ini menyoroti persoalan lama soal batas antara olahraga dan politik. Statuta FIFA secara eksplisit menempatkan netralitas sebagai prinsip dasar, namun penghargaan kepada seorang kepala negara justru menarik organisasi itu ke pusat pusaran politik. Ketegangan semacam ini kerap muncul ketika figur politik ingin dikaitkan dengan ajang olahraga besar.

Posisi Infantino sebagai presiden FIFA menjadi sorotan karena ia berada di antara dua tarikan kepentingan sekaligus. Di satu sisi ia harus menjaga hubungan baik dengan pemerintahan Trump, terutama menjelang perhelatan Piala Dunia. Di sisi lain, ia harus mempertahankan kepercayaan anggota dewan yang menuntut konsistensi terhadap aturan organisasi.

Langkah komite tanggung jawab sosial akan menjadi ujian bagi FIFA dalam menyeimbangkan kedua kepentingan itu. Keputusan yang diambil pada rapat dewan di Doha nanti juga akan memberi sinyal soal seberapa serius FIFA menjaga prinsip nonpolitiknya. Jika salah langkah, kritik dari anggota bisa kembali menguat.

Apa yang Terjadi Selanjutnya

Seluruh mata kini tertuju pada rapat dewan FIFA di Doha pada 16 Desember. Dalam pertemuan itu, rekomendasi komite tanggung jawab sosial akan dibahas untuk menentukan arah kebijakan penghargaan. Jika usulan perubahan diterima, Trump berpotensi tercatat sebagai satu-satunya pemimpin politik yang pernah menerima hadiah perdamaian FIFA.

Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari FIFA mengenai bentuk akhir penghargaan tersebut. Yang jelas, tekanan dari dalam organisasi sendiri membuat status quo sulit dipertahankan. Perubahan, baik berupa pembubaran maupun depolitisasi, tampaknya menjadi jalan yang paling mungkin ditempuh.

Tekanan terhadap hadiah perdamaian FIFA menunjukkan bahwa penghargaan yang lahir November lalu itu tidak lagi bisa dipertahankan dalam bentuk aslinya. Mayoritas anggota dewan sepakat ada yang harus diubah, entah menghapusnya atau mengembalikan fungsinya sebagai apresiasi murni di dunia sepak bola. Pilihan apa pun yang diambil, Trump tetap tercatat sebagai satu-satunya pemimpin politik yang pernah menerima penghargaan tersebut.

Bagi FIFA, keputusan ini bukan sekadar soal satu trofi. Ini adalah ujian kredibilitas organisasi dalam memegang prinsip netralitas yang tertulis dalam statutanya sendiri. Hasil rapat di Doha pada 16 Desember akan memperlihatkan seberapa jauh Infantino bersedia berkompromi demi menjaga aturan organisasinya.